Indonesia: Women activists lobby Governor of South Sulawesi
We really welcome this proposal by the Governor. We also plan to have a separate audience with him to communicate what has been done by SP-AM as part of WEMC research. Our possible recommendation will be to abolish regional and village regulations that, in the name of religion, justify discrimination against women and place women in the position of 'victims'.
We realize that this activity is not in accordance with our original plans whereby we thought we would start with an audience with the regent and legislative body in the Bulukumba Regency first. However, we think this is a very good step because our opinion received a positive response from the Governor who has great influence in the formulation of the regulations at the level of the regency and the city."
Regards,
Wahidah Rustam
The WEMC Research Coordinator of Solidaritas Perumpuan in South Sulewesi, Indonesia.
Dan hasil dari pertemuan hari ini adalah, Gubernur ( Syahrul Yasin Limpo) sepakat untuk tidak menjadikan agama sebagai alat untuk mendiskriminasikan perempuan, dan ditintak lanjuti oleh beliau untuk membuat Peraturan Gubernur (PERGUB) untuk tidak membuat kebijakan yang diskriminatif. Gubernur juga meminta kepada koalisi untuk memberikan masukan dari peraturan tersebut terkait dengan perda diskriminatif dan juga memberikan akses dan kontrol kepada perempuan untuk bisa berdaya serta memberikan keadilan dan kesetaraan gender disetiap institusi di Sulawesi Selatan. Dengan peraturan tersebut akan ditembuskan kepada semua bupati di kabupaten (23 kabupaten) untuk menjalankan peraturan tersebut.
Kami sangat merespon baik usulan dari gubernur tersebut dan kami juga berencana untuk melakukan audiensi tersendiri menyampaikan tentang apa yang telah dilakukan oleh SP-AM terkait dengan riset WEMC. Kemungkinan rekomendasi yang akan kami berikan adalah mencabut perda dan perdes yang mengatas namakan agama yang memposisikan perempuan sebagai 'korban'.
Kami sadari bahwa kegiatan ini tidak sesuai dengan jadwal perencanaan yang kami buat, seharusnya diawali dengan audiensi dengan bupati dan legislatif di kabupaten bulukumba. tetapi langkah ini sangat baik menurut kami karena di respon positif oleh Gubernur yang memiliki pengaruh besar dalam pembuatan regulasi di tingkat kabupaten/kota"
segini aja ya infonya
salam
Ida
Related News
- Yemen war survivor struggles to provide education to women
- Harvard Women’s Law Association honours Shadi Sadr for contributions to human rights, women & LGBT rights in Iran
- Leading human rights lawyer Asma Jahangir passes away in Lahore
- Iran protests latest: Pictures showing Tehran woman removing hijab during anti-government rally hailed as symbol of defiance
- The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, requests judicial authorisation to commence an investigation into the Situation in the Islamic Republic of Afghanistan
Related Actions
- Update: Intisar Sharif Abdallah Released Unconditionally without Further Charge
- Rights Must Be At the Center of the Family Planning Summit: Civil Society Declaration
- Update: Iran: Alieh Eghamdoust released from prison after serving three year sentence
- UK: Appeal for Expressions of Solidarity with Dr Usama Hasan
- West Aceh, Indonesia: New regulation forbidding the wearing of 'tight clothing’ by women may be open to abuse